Kasus viral mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat menjadi sorotan nasional. Bermula dari aksi joget di dapur tanpa APD, hingga pengakuan insentif Rp6 juta per hari yang memicu polemik. Badan Gizi Nasional (BGN) pun bertindak tegas dengan menangguhkan operasional dapur tersebut.
JasaSadapWa.id Kota – Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berjoget ria di area dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendadak viral di media sosial. Aksi yang terkesan tidak biasa dan dilakukan di lingkungan yang seharusnya steril ini langsung menuai kecaman publik. Tak hanya soal etika, pernyataan kontroversial terkait penghasilan fantastis dari program tersebut turut menjadi pemicu utama kemarahan warganet.
Aktor dalam video viral itu adalah Hendrik Irawan, seorang mitra program MBG yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Video yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya pada 15 Maret 2026 itu telah disaksikan lebih dari satu juta kali sebelum akhirnya kolom komentar dinonaktifkan.
Dalam rekaman tersebut, Hendrik tampak asyik berjoget di tengah aktivitas dapur, sementara para pekerja lain terlihat sibuk menjalankan tugasnya. Yang menjadi persoalan utama, Hendrik tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti celemek, penutup kepala, atau sarung tangan yang semestinya wajib digunakan di area produksi makanan. Kondisi ini dinilai sangat tidak sesuai dengan standar operasional prosedur keamanan pangan yang ketat.
Klaim Insentif Rp6 Juta Sehari Jadi Sorotan
Tak hanya aksi jogetnya, pernyataan Hendrik mengenai besaran insentif yang diterimanya dari program MBG juga membuat publik terperangah. Dalam unggahan sebelumnya, ia mengklaim menerima hingga Rp6 juta per hari dari keterlibatannya sebagai mitra program tersebut. Klaim ini sontak menjadi viral dan memicu beragam spekulasi di masyarakat.
Menyadari polemik yang meluas, Hendrik pun angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah hasil pemotongan jatah makan anak-anak, melainkan insentif langsung dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi.
“Jadi hari ini saya menjelaskan insentif Rp6 juta yang saya dapatkan itu dari mana. Jangan sampai netizen blunder. Jadi itu insentif bukan diambil dari jatah anak-anak, itu dari insentif yang Bapak Presiden (Prabowo Subianto) berikan,” ujar Hendrik dalam unggahan klarifikasinya seperti dikutip dari detikJabar, Rabu (25/3/2026).
Ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa nominal Rp6 juta tersebut tidak diterimanya setiap hari, melainkan merupakan akumulasi insentif yang dihitung untuk 24 hari kerja. Meski demikian, pengakuan ini tetap menyisakan pertanyaan di kalangan publik mengingat besaran insentif yang terbilang sangat besar untuk sebuah program sosial berskala nasional.
Investasi Pribadi Rp3,5 Miliar dan Klaim Belum Balik Modal
Di tengah sorotan tajam warganet, Hendrik juga membeberkan besarnya modal yang telah ia keluarkan untuk membangun dapur SPPG tersebut. Ia mengaku membangun fasilitas dapur dengan biaya pribadi mencapai Rp3,5 miliar. Menurutnya, dana yang ia terima dari pemerintah hanyalah bentuk penggantian biaya operasional selama program berjalan, bukan sekadar bantuan cuma-cuma.
“Kami membangun dapur ini pakai uang sendiri. Saya membangun SPPG ini tidak memakai uang pemerintah. Nah, dari pemerintah berkolaborasi dengan mitra, uang itu hanya pengganti selama program berjalan. Bukan cuma-cuma, tapi saya mengeluarkan modal Rp3,5 M untuk ikut program Bapak Prabowo ini,” jelas Hendrik.
“Jadi dari Pak Presiden Prabowo memberikan apresiasi, bahwa saya membangun dapur yang bagus,” tambahnya.
Menariknya, meskipun telah menerima insentif yang disebutnya mencapai jutaan rupiah per hari, Hendrik mengaku masih belum mencapai titik balik modal atau break even point dari investasi yang telah ia tanamkan. Pernyataan ini justru menambah panjang daftar kontroversi yang membelitnya.
Permintaan Maaf Usai Dihujat Warganet
Setelah video dan pernyataannya viral serta menuai kecaman massal, Hendrik akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengaku tidak bermaksud melecehkan program MBG yang merupakan program unggulan pemerintah.
“Saya Hendrik Irawan memohon maaf pada netizen, saya tidak masalah dihujat setiap hari, dan saya tidak ada tujuan melecehkan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucap Hendrik dalam unggahan permohonan maafnya.
Ia juga menyayangkan mengapa dirinya menjadi sasaran utama kritik, padahal menurutnya skema insentif yang ia terima juga berlaku untuk seluruh mitra SPPG lainnya. “Semua SPPG dapat, jadi bukan saya saja yang dapat. Tapi kenapa netizen menyerang saya saja. Saya enggak masalah sebetulnya, saya meminta maaf atas huru-hara di media sosial karena ulah saya. Bilamana ada tutur kata saya yang menyakiti netizen, saya memohon maaf,” tuturnya dengan nada menyesal.
BGN Beri Teguran Keras dan Suspensi Dapur
Insiden ini tidak luput dari perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa pihaknya langsung merespons dengan memberikan teguran keras kepada Hendrik.
“Kami lagi tugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan untuk bertemu,” kata Nanik kepada wartawan, Selasa (24/3/2026).
BGN menyayangkan tindakan Hendrik yang dinilai tidak pantas, terutama karena aksi joget dilakukan di lingkungan dapur tanpa menggunakan APD. Hal ini dianggap melanggar standar keamanan pangan dan mencederai citra program yang tengah digalakkan pemerintah.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa dapur SPPG milik Hendrik memiliki sejumlah pelanggaran serius. Tata letak dapur (layout) dinilai tidak sesuai ketentuan, dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga bermasalah. Sebagai konsekuensinya, BGN memutuskan untuk menangguhkan sementara operasional dapur tersebut.
“Kebetulan setelah dicek dapurnya ternyata layout-nya salah dan IPAL-nya tidak benar, jadi kita suspend,” tegas Nanik.
BGN pun menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar ajang bisnis biasa, melainkan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Seluruh mitra diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan etika serta standar operasional, terutama di area produksi makanan.
Dampak Penutupan Dapur terhadap 150 Relawan
Penutupan dapur SPPG milik Hendrik tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga pada puluhan pekerja yang menggantungkan hidup dari operasional dapur tersebut. Menurut Hendrik, ada sekitar 150 relawan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari di SPPG-nya, mulai dari tim memasak, pengemasan, distribusi, hingga pencucian peralatan makan.
“Dengan keputusan BGN, ada sekitar 150 relawan yang tidak akan bekerja. Jadi mungkin inilah dampaknya mungkin saya terlalu frontal,” ujar Hendrik dengan nada prihatin.
Ia mengaku sangat menyesali kondisi yang terjadi, terutama karena harus berdampak pada nasib para relawan yang telah bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Namun demikian, BGN menegaskan bahwa penegakan aturan dan standar mutu tidak bisa dikompromikan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keamanan pangan dan keberhasilan program MBG secara keseluruhan.
Pelajaran Penting bagi Publik dan Mitra Program
Kasus viral ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi publik, kejadian ini mengingatkan pentingnya memahami informasi secara utuh sebelum ikut menyebarkan atau menghakimi. Klaim insentif Rp6 juta yang awalnya dianggap sebagai pemborosan anggaran, setelah diklarifikasi ternyata merupakan insentif untuk investasi besar yang telah dikeluarkan mitra.
Bagi para mitra program MBG lainnya, kasus Hendrik menjadi alarm keras bahwa program ini diawasi ketat oleh pemerintah dan publik. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan etika, apalagi melanggar standar operasional, akan mendapatkan sanksi tegas. BGN sendiri telah mengingatkan agar seluruh mitra tidak membuat konten yang tidak pantas, terutama di area dapur yang menjadi pusat produksi makanan bergizi untuk anak-anak.
Ke depan, diharapkan program MBG dapat terus berjalan dengan lebih baik, transparan, dan tetap mengedepankan kualitas serta keamanan pangan. Dukungan publik terhadap program ini perlu dijaga, namun di sisi lain pengawasan dan akuntabilitas juga harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi insiden serupa yang merusak citra program.
Kasus Hendrik Irawan dan dapur SPPG-nya di Bandung Barat mungkin akan menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan program Makan Bergizi Gratis. Dari sini, semua pihak belajar bahwa program sebesar ini membutuhkan komitmen, profesionalisme, dan tentunya etika yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Publik pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang, dan program MBG dapat terus memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus bangsa.
