Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan proses pembatalan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk gubernur telah selesai secara administratif. Pernyataan ini menyusul sindiran tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai pembelian mobil mewah tersebut yang dinilai tidak efisien.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa mobil yang dimaksud belum pernah digunakan di lapangan, sehingga pengembalian dapat dilakukan secara tuntas.
“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Faisal di Samarinda, Jumat (20/3).
Rincian Anggaran dan Proses Pengembalian
Faisal merinci bahwa nilai pembelian mobil adalah Rp8,5 miliar, namun pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih Rp7,5 miliar. Selisih Rp1 miliar merupakan potongan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetorkan ke kas pemerintah pusat.
Pemprov Kaltim kini sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembalikan dana pajak tersebut. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Menurut Faisal, total anggaran Rp8,5 miliar mencakup berbagai komponen seperti pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, hingga margin keuntungan penyedia. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung karena hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta.
Sindiran Prabowo yang Viral
Kritik Presiden Prabowo terhadap pembelian mobil dinas mewah ini disampaikan dalam sesi bersama jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Kamis (19/3). Prabowo menyoroti ketidakefisienan belanja daerah dengan contoh pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp8 miliar.
“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M,” ujar Prabowo.
Sebagai perbandingan, Presiden menunjukkan bahwa dirinya menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri dengan harga Rp700 juta, atau sekitar Rp1 miliar dengan tambahan anti peluru.
Mobil yang menjadi kontroversi adalah unit hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e warna putih. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud telah membatalkan pengadaan mobil tersebut dan meminta maaf pada awal Maret setelah menuai sorotan publik.
Komitmen Dukung Efisiensi Anggaran
Faisal menegaskan bahwa langkah pembatalan dan pengembalian dana ini merupakan bukti komitmen Pemprov Kaltim mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.
“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah kritik Presiden yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran daerah secara produktif dan menghindari pembelanjaan yang tidak prioritas, terutama di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi.
