Pemerintah dinilai tidak konsisten lantaran menggantungkan nasib Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) karena alasan efisiensi anggaran, namun di sisi lain mempercepat rekrutmen 30.000 calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebelumnya, di media sosial ramai percakapan soal rekrutmen CASN 2026 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, tak menjawab secara tegas apakah pembukaan CASN 2026 ditunda atau tidak. Ia mengklaim pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda.
Sementara itu, pendaftaran untuk SPPI Koperasi Merah Putih justru dalam proses penyempurnaan dan akan diumumkan setelah final. Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kemhan, Rico Ricardo Sirait, membenarkan bahwa SPPI merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas kementerian.
Rekrutmen CASN 2026 Masih Spekulatif
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut belum bisa memastikan rekrutmen CASN tahun ini lantaran masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan. Musababnya, pemerintah sedang mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Karena itulah, penerimaan CASN pada tahun ini bakal menggunakan skema prioritas kebutuhan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di program prioritas pemerintah. Namun ia belum bisa menyampaikan angka kebutuhan CASN secara spesifik.
Padahal sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sebanyak 160.000 ASN berstatus pensiun pada 2025. Posisi itu harus diisi demi memaksimalkan pelayanan publik.
SPPI untuk Koperasi Merah Putih: Rekrutmen Cepat, Anggaran Besar
Selebaran iklan digital berkop Kementerian Pertahanan berisi rekrutmen nasional 30.000 SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih beredar luas di media sosial. Tertera di situ, keuntungan dan tugas yang bakal diperoleh SPPI antara lain gaji dan tunjangan kompetitif, pelatihan kepemimpinan oleh Kemhan, TNI, dan Polri, serta kewajiban membangun ekonomi desa.
Persyaratannya: calon pelamar berwarga negara Indonesia, pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Magister (S2), terbuka untuk semua jurusan, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Jadwal perekrutan tertulis dimulai pada Juni 2026.
Rekrutmen SPPI ini sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang mendapat anggaran negara sebesar Rp90 triliun pada triwulan I-2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan dana tersebut bisa membangun 30.000 koperasi hingga Maret mendatang, dan 50.000 KDMP hingga Agustus 2026.
Harapan Calon Pelamar yang Tergantung
Di tengah ketidakpastian keputusan pemerintah, calon pelamar CASN seperti Lina, warga Jawa Tengah, harap-harap cemas. Perempuan 26 tahun ini bercerita setiap pagi selama setahun terakhir selalu mengecek laman resmi pemerintah, berharap ada kabar soal pembukaan CASN.
“Kalau tahun ini ditunda, saya mau menunggu sampai kapan? Tahun depan?” ungkap Lina jengkel.
“Saya belum pernah daftar CPNS, mau mencoba tahun ini kalau dibuka. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya saya ikut.”
Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang dianggapnya tidak adil lantaran langsung menyetujui perekrutan puluhan ribu SPPI, tapi di sisi lain menggantungkan nasib CASN.
“Saya saja tidak tahu daftarnya kemana, apakah ke kelurahan? Takutnya saya peluang (SPPI) ini hanya untuk orang-orang terpilih,” katanya.
Hal serupa disampaikan Naura Poetry, warga Bandung. Sarjana Teknologi Pangan ini berharap bisa bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perindustrian.
Menanggapi kemungkinan ditundanya seleksi CASN 2026 karena efisiensi anggaran, Naura mengaku kecewa. “Ya walaupun memang ada rasa kecewa, tapi enggak apa-apa. Kan saya masih ada pekerjaan dan masih mungkin ada peluang-peluang lainnya. Tapi kalau memang nanti dibuka, ya saya akan ikut.”
Pengamat: Pemerintah Inkonstitusi, Keterlibatan Kemhan Dipertanyakan
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan ruang fiskal negara memang sedang tertekan lantaran harus mengongkosi program prioritas Presiden Prabowo namun di sisi lain mesti menanggung beban bunga utang. Apalagi konflik Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.
Namun, ia menilai pemerintah terkesan inkonsisten. Sebab, untuk rekrutmen CASN pemerintah masih menimbang-nimbang, sedangkan SPPI jalan tanpa kendala.
“Saya melihat (pemerintah) inkonsisten. Kenapa Kemhan bisa membuka (rekrutmen SPPI), sementara kementerian lain tidak,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.
Trubus khawatir perbedaan sikap ini lagi-lagi bakal memicu rasa ketidakadilan di masyarakat, seperti saat pemerintah mengangkat 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur sipil negeri, sementara nasib ribuan guru honorer tak menentu.
“Artinya pemerintah jadi seperti mempermainkan harapan publik dan itu menyangkut trust publik. Kalau memang sedang efisiensi, semestinya berlaku untuk semua,” jelasnya.
Pakar kebijakan publik dari Monash University, Ika Idris, juga mempertanyakan dasar hukum perekrutan SPPI untuk KDMP. Ia juga mengkritisi kemampuan Kemhan dalam merekrut calon SPPI yang bakal mengelola 80.000 koperasi.
“Setahu saya, SPPI ini disebutkan akan menjadi pengawak atau selevel manajer. Nah, mampu enggak sih Kemhan mencari orang dengan kompetensi seperti itu?” ungkapnya.
“Saya juga melihat, kok kayak dwifungsi ABRI ya. Kayak enggak percaya banget sama sipil, maksudnya kenapa tidak dikerjakan oleh kementerian terkait,” cetusnya.
